Dikmas (8)
Kesetaraan (6)
PAUD (3)
Umum (6)
Vokasional (7)




Sejarah

Sebelumnya Sanggar Kegiatan Belajar bernama Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) yang berdiri pada Tahun 1964, berdasarkan SK Direktur Dikmas No. 343/6/3/38/1964. Di Kabupaten Banyumas ada3 (tiga) lembaga PLPM yang dibangun dari hasil jimpitan masyarakat yaitu PLPM Purwokerto yang menangani kegiatan di bidang kewanitaan, PLPM Ajibarang yang menangani kegiatan dibidang ketrampilan dan pertanian, dan PLPM Kalibagor menangani kegiatan dibidang kepemudaan.

Berdirinya PLPM didasari terdesaknya mencari jalan keluar memecahkan keterbelakangan masyarakat dibidang Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap, sehingga saat itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Sektor Ketrampilan, Kepemudaan dan Kewanitaan menjadi Tugas Pokok PLPM.

Setelahkurang lebih Lima Belas Tahun berjalannya PLPM, pada tanggal 23 Juni 1978 terbit Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0206/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar. Dengan demikian Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat sejak tanggal tersebut berubah nama menjadi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga.

Kemudian dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi dan perkembangan kehidupan masyarakat, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0206/O/1978, disempurnakan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 098/O/1982 tanggal 19 Maret 1982  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0204/O/1982 tanggal 5 Juni 1982 tentang Perincian Tugas Urusan dan Sub Seksi di Lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Menerbitkan Kembali Surat Keputusan Nomor 036/O/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar, dimana Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memiliki tugas lebih banyak menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dibidang DIKLUSEPORA dibandingkan penyelenggaraan Program.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan kembali Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 023/0/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar, dimana Tugas Pokok dan Fungsi Sanggar berubah total menjadi Pusat Percontohan dan Pengendalian Mutu. Terbitnya Surat Keputusan ini sangat menghentak insan Sanggar, saat itu banyak kajian yang pro dan kontra, hal ini lebih menyoroti pada Tugas Pokok dan Fungsi SKB sebagai Pusat Percontohan dan Pengendalian Mutu

Belum hilang perbincangan tentang Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 023/0/1997, terjadi perubahan Tata Pemerintahan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut Kewenangan Pendidikan di serahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berdampak pada eksistensi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dimana   secara Kelembagaan bersama Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota diserahkan ke Pemerintah Daerah, sehingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) status Kelembagaannya berubah menjadi UPT DinasPendidikanKabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 29 Tahun 2001 tanggal 18 April 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan.

Pada awal Otonomi Daerah, Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada umumnya tak berbeda jauh dengan apa yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 023/0/1997, dan pada perkembangannya pada Tahun 2003 terbit Peraturan Pemerintah Nomor :   8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263). Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut, Dasar Hukum Kelembagaan SKB ikut berubah yaitu dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 25 Tahun 2004 tanggal 21 Desember 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian TugasbJabatan dan Tata Kerja SKB pada Dinas Pendidikan.Kedudukan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) kali inidalam Struktur Organisasi adalah UPT Dinas Pendidikan, akan tetapi dalam hal penganggaran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD). Kedudukan ini sangat menguntungkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) karena memimiliki akses langsung dengan Panitia Anggaran eksekutif dan Legislatif tanpa harus melekat pada DASK  Dinas Pendidikan.

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437),berimbas pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741).Pada kondisi ini, berubah pula dasar hukum Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), yaitu dengan terbitnya   Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 71 Tahun 2008 tanggal 19 Juli 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja SKB pada Dinas Pendidikan. Pada Peraturan Bupati Banyumas   ini, SKB berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan namun dalam hal penganggaran bukan lagi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga anggarannya melekat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mendasari pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 26  Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata KerjaDinas Daerah Kabupaten Banyumas, terbitlah Peraturan Bupati Banyumas sebagai Dasar Hukum Kelembagaan SKB yaitu Peraturan Bupati Banyumas  Nomor: 7 Tahun 2010, tanggal  1 Pebruari 2010  tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas. Dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor: 39 Tahun 2010, tanggal 9 Pebruari 2010 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan  Kabupaten Banyumas.




November, 2017
MSSR KJS
   1234
567891011
12131415161718
1920212223 2425
2627282930  





783396

Pengunjung hari ini : 97
Total pengunjung : 243300

Hits hari ini : 160
Total Hits : 783396

Pengunjung Online: 3